Bukan Sekadar Didengar, Aktivis Perempuan Indonesia Ini Serukan: Suara Perempuan Harus Masuk ke Kebijakan!

Lifestyle ✍️ Beben 📅 20 Nov 2026 ⏱️ 6 menit baca
Bukan Sekadar Didengar, Aktivis Perempuan Indonesia Ini Serukan: Suara Perempuan Harus Masuk ke Kebijakan!

Bukan Sekadar Didengar, Aktivis Perempuan Indonesia Ini Serukan: Suara Perempuan Harus Masuk ke Kebijakan!

Kekerasan itu muncul secara tidak langsung, ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah, hutan, sumber air, dan pangan. Ketika ruang hidupnya menyempit, ketika suaranya tidak didengar dalam keputusan tentang wilayahnya, dan ketika beban menjaga keluarga semakin berat karena lingkungannya rusak.

Memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional yang jatuh pada 25 November, persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai kekerasan fisik semata.

Bagi Soraya, aktivis perempuan dan praktisi organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman lebih dari dua dekade, menggarisbawahi kekerasan juga bisa hadir dalam bentuk yang tidak langsung, namun mengancam keberlangsungan hidup perempuan itu sendiri, atau disebut juga pemberdayaan perempuan Indonesia.

Sejarah Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 25 November. Tanggal ini dipilih untuk mengenang tiga bersaudari Mirabal, Patria, Minerva, dan Maria Teresa Mirabal, aktivis perempuan dari Republik Dominika yang dibunuh secara brutal pada 25 November 1960 karena menentang kediktatoran Rafael Trujillo.

Perlawanan dan kematian mereka kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender di seluruh dunia. Pada tahun 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan 25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Peringatan ini sekaligus menjadi pembuka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan  atau 16 Days of Activism 2026, yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, atau disebut juga sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye ini mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan privat.

Angka Kekerasan Masih Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir

Peringatan tahun ini datang dengan data yang mengkhawatirkan.Berdasarkan laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 yang dirilis Komnas Perempuan pada 6 Maret 2026, tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia. Angka ini naik 14,07% dibanding tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran mendominasi. Dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di Tanah Air meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.

Secara global, situasinya tidak kalah serius. Laporan WHO menyebutkan sekitar 1 dari 3 perempuan (31,6%) atau sekitar 840 juta perempuan dan anak perempuan pernah mengalami kekerasan pasangan intim fisik/seksual atau kekerasan seksual non-pasangan sepanjang hidupnya.

Sementara itu, data UN Women tahun 2024 mencatat sekitar 50.000 perempuan dan anak perempuan (60% dari total pembunuhan perempuan yang disengaja) dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan kasus yang terisolasi, melainkan persoalan sistemik yang terjadi di rumah, di ruang publik, hingga di ruang hidup perempuan.

Kekerasan yang Tidak Langsung, Tapi Mengancam Hidup Perempuan

Saat ini, Soraya berkiprah di Penabulu Foundation sebagai Strategic Communications Consultant, dengan fokus pada pengembangan strategi komunikasi untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, penguatan peran masyarakat sipil dan perempuan.

Perjalanan profesionalnya dimulai melalui isu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan penguatan masyarakat adat. Ia kemudian terlibat dalam berbagai inisiatif advokasi lingkungan, termasuk gerakan penghapusan bensin bertimbal melalui Joint Committee for Leaded Gasoline Phase-Out (KPBB), serta gerakan antikorupsi bersama Transparency International Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Dalam tugasnya melakukan pendampingan warga masyarakat sipil dan perempuan di beberapa daerah berbasis lingkungan hidup, Soraya menemukan bentuk kekerasan yang sering tidak disadari.

Kekerasan itu muncul secara tidak langsung, ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah, hutan, sumber air, dan pangan. Ketika ruang hidupnya menyempit, ketika suaranya tidak didengar dalam keputusan tentang wilayahnya, dan ketika beban menjaga keluarga semakin berat karena lingkungannya rusak.

"Bentuk kekerasan seperti ini jarang disebut sebagai kekerasan, padahal dampaknya mengancam keberlangsungan hidup perempuan," ujar Soraya.

Inilah yang menurutnya membuat pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya berhenti pada jargon proyek.

"Jangan hanya melihat berapa banyak perempuan yang ikut pelatihan atau hadir dalam kegiatan. Pertanyaannya adalah, setelah program selesai, apa yang berubah dalam kehidupan mereka?" ujar Soraya.

"Apakah mereka punya keterampilan baru, akses terhadap penghasilan, lebih berani menyampaikan pendapat, atau punya posisi yang lebih kuat dalam mengambil keputusan? Kalau perubahan itu tidak terjadi, mungkin kita memang sudah melaksanakan kegiatan, tetapi belum tentu benar-benar memberdayakan," ujarnya panjang lebar.

Perempuan Desa dan Adat Paling Terdampak, Paling Jarang Dilibatkan

Menurut Soraya, perempuan masyarakat adat dan perempuan desa sering menjadi yang paling terdampak, tapi paling jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini berkaitan dengan banyak hal, mulai dari budaya, struktur sosial, akses terhadap pendidikan, informasi, sampai siapa yang selama ini dianggap berhak mengambil keputusan.

Padahal perempuan desa dan perempuan masyarakat adat sering kali punya pengetahuan yang sangat dekat dengan kehidupan dan lingkungannya. Mereka tahu apa yang terjadi di wilayahnya dan bagaimana perubahan itu memengaruhi keluarga serta komunitasnya.

"Sayang sekali kalau pengetahuan seperti itu tidak dilibatkan sejak awal," kata Soraya.

Ia mencontohkan hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Pertemuan dengan masyarakat sering diadakan pada malam hari, padahal jarang sekali perempuan bisa keluar rumah pada malam hari.

"Untuk itu waktu pertemuan harus diubah dan tempat pertemuan harus ramah anak," ujarnya.

Fokus isu yang diangkat Soraya mencakup kepemimpinan perempuan dalam konservasi dan pembangunan ekonomi pedesaan, peran perempuan dalam masyarakat, pemberdayaan ekonomi perempuan masyarakat adat, peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan kekerasan serta penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Terbesar: Suara Perempuan Tidak Hanya Jadi Formalitas

Dalam advokasi kebijakan, tantangan terbesar menurut Soraya adalah memastikan suara perempuan tidak hanya menjadi bagian dari konsultasi atau formalitas.

"Kita harus bisa menunjukkan bahwa pengalaman dan kebutuhan perempuan memang penting dalam merumuskan kebijakan. Dan setelah kebijakan dibuat, kita juga harus mengawal pelaksanaannya," jelas Soraya.

Karena menurutnya, kebijakan yang bagus sekalipun tidak akan banyak berarti kalau tidak benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya.

Pengalaman ini ia dapatkan dari penguatan komunikasi strategis, pengelolaan kampanye, pengembangan jejaring masyarakat sipil, serta dukungan terhadap program pengelolaan hutan lestari dan pemberdayaan masyarakat.

Pesan untuk Anak Muda Perempuan

Bagi anak muda perempuan yang ingin masuk ke dunia NGO dan advokasi, Soraya berpesan satu hal yang harus disiapkan secara mental, “Jangan takut untuk terus belajar dan jangan mudah patah semangat.”

Menurut wanita yang pernah aktif di Transparency International Indonesia pada periode tahun 2003 hingga 2014 ini menegaskan, "Dunia NGO itu tidak selalu mudah dan hasil dari pekerjaan kita kadang tidak bisa langsung terlihat. Ada banyak proses, dinamika, bahkan kekecewaan," ujarnya.

Tapi kalau memang percaya pada apa yang dikerjakan, harus terus belajar, membangun kemampuan, dan tetap menjaga integritas.

"Jangan juga merasa harus tahu semuanya sejak awal. Kita semua belajar dalam perjalanan," tutup Soraya.

SEO/Hanip/22112026

Tags: #Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan #kekerasan berbasis gender #pemberdayaan perempuan #perempuan desa #perempuan masyarakat adat #Carla Skin Clinic

Bagikan artikel ini:

⚡ Ingin konsultasi langsung dengan dokter kulit?

Booking konsultasi GRATIS di Carla Skin Clinic!

Booking Sekarang →